drberita.id | Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL yang terdiri dari masyarakat adat dan organisasi sipil melakukan aksi damai di halaman Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Jumat 26 November 2021.
Aksi massa itu untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta bertemu dengan Menteri Siti Nurbaya.
Aksi menuntuy keadilan ini berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria melalui pencabutan ijin PT. Toba Pulp Lestari (TPL) dan pengembalian wilayah adat Tano Batak. "Karena sudah 30 tahun wilayah adat dirampas PT. TPL," ujar perwakilan Aliansi Gerakan Tutup TPL, Delima Silalahi KSPPM, Dewi Kartika KPA, Rukka Sombolinggi AMAN, Zenzi Suhadi WALHI, Asep Komarudin Green Peace, dalam siaran pers, Jumat 26 November 2021.
BACA JUGA:
Presma USU dan Walhi Sumut Aksi Sikapi Pidato Jokowi di COP26Selain itu aksi hari ini kembali dilakukan masyarakat adat untuk menagih janji Presiden dan Menteri LHK yang pada Agustus lalu akan menyelesaikan konflik agraria struktural masyarakat adat dengan PT. TPL.
Namun bukan dialog dan penyelesaian yang didapat, melainkan Masyarakat Adat Tano Batak mendapatkan perlakuan represif dari aparat kepolisian, yang berujung pada penangkapan masyarakat adat. Salah satunya Maruli Simanjuntak, bahkan mengalami pemukulan oleh aparat kepolisian ketika hendak dimasukan ke dalam mobil polisi.
Perwakilan yang dibawa paksa oleh polisi sebanyak 21 orang Masyarakat Adat Tano Batak yang datang dari kawasan Danau Toba. Termasuk para ibu dan orang-orang tua yang hadir dari perwakilan masyarakat adat juga mengalami kekerasan dari aparat kepolisian.
BACA JUGA:
Kuasa Ilegal di Kawasan Danau Toba, Menteri LHK Harus Cabut Izin PT. TPLTindakan aparat kepolisian tersebut merupakan gambaran pemerintah yang sangat represif dan anti kritik terhadap aspirasi keadilan yang disuarakan masyarakat.Atas kejadian ini Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL mengutuk keras represifitas kepolisian.
Mendesak Presiden, Kapolri, Menteri Kehutanan, dan KSP untuk segera membebaskan 21 orang masyarakat Adat Tano Batak yang ditahan paksa oleh kepolisian.
Berikan pengakuan penuh dan perlindungan hak atas tanah masyarakat Adat Tano Batak. Cabut izin PT. TPL yang telah merampas wilayah Adat Tano Batak.