drberita.id | Aksi unjuk rasa PP HIMMAH di depan Istana Negara untuk mendorong Presiden Jokowi mengganti Erick Thohir karena dianggap kinerjanya tidak berdampak positif.
"Banyaknya kasus-kasus korupsi yang di ungkap oleh KPK dari kementerian BUMN, hari ini dan kabarnya Menteri Erick Thohir itu melakukan politik balas budi yang isunya diperuntukkan pada pencalonan Pilpres di tahun 2024," ucap Dedi Siregar, Jendral Lapangan Aksi PP HIMMAH, Jumat 28 Agustus 2020.
"Demikian pula dengan Boy Thohir yang merupakan kakak Erick Thohir, muncul dalam kasus perkara perselisihan antara perusahaan BUMN dengan perusahaan swasta. Ini yang membuat kami semakin ragu dan mossi tak percaya pada Erick Thoir," tambah Dedi Siregar.
Baca Juga :Setukpa Lemdiklat Polri Gelar Bakti Sosial ke Insan Media
Setidaknya ada dua tuntutan dalam aksi PP HIMMAH yang terpampang di spanduk.
Pertama, PP HIMMAH mendukung Presiden Republik Indonesia mencopot Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN karena dinilai gagal membenahi BUMN serta terindikasi ada dugaan melakukan politik balas budi.
Kedua, PP HIMMAH mendesak Mabes Polri agar menindaklanjuti kasus sengketa bisnis yang diduga melibatkan Boy Thohir, antara PT Panca Amara Utama (PAU) dengan PT Rekayasa Industri (Rekind). Salah satu anak perusahaan BUMN dari PT Pupuk Indonesia dalam program Banggai Ammonia Plant, pada proyek pembangunan pabrik amoniak banggai di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
"Yang patut kami duga berpotensi merugikan negara hampir Rp 2 trilliun berdasarkan yang telah dirilis oleh Majalah Gatra," ungkapDedi Siregar.
Namun aksi yang dilakukan PP HIMMAH hingga selesai di depan Istana Negara tidak mendapat respon dari pihak staf kepresidenan. Hanya mendapat pengawalan dari pihak keamanan.
art/drb