drberita.id | Agung, ketua Paguyuban buruh garment Jawa Barat (PBGJB) didampingi pengurus lainnya Aceng dan juga Reri, disambut Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah di kantornya. Para pengurus lainnya menunggu di lobby alasan pembatasan akibat pandemi Covid-19.
Pertemuan secara khusus selain dihadiri Menteri Ida Fauziyah, Stafsus Dita, dan Dinar bidang pengupahan, serta Bambang Direktorat Biro Hukum, juga 15 orang perwakilan dari Paguyuban Buruh Garment Jawa Barat.
Pertemuan membahas bagaimana keberlangsungan nasib para buruh garmen yang sudah terancam hilang mata pencariannya terkait UMK yang sangat tinggi.
BACA JUGA :DDW Salurkan Bantuan Pengobatan Alif Penderita Usus Buntu Meletus
Menteri Ida menyinggung, dirinya telah mengeluarkan surat edaran No. 3 bulan Maret tahun 2020, yang mana sudah cukup sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk keberlangsungan usaha.
Ketua Paguyuban, Agung mengatakan surat edaran tersebut realitanya tidak dianggap apalagi kepada buyer buyer besar. Agung menegaskan bahwa surat edaran ini bukan bagian dari hirarki hukum di Indonesia, beda dengan PP atau dengan Perda.
Ditambahkan Agung, kebijakan pengupahan yang tidak sesuai aturan di masa lalu menjadi penyebab tutupnya pabrik, ditambah lagi wabah corona, jelas memperburuk situasi. Banyaknya karyawan yang dirumahkan sampai berbulan-bulan, seperti Reri yang menangis dalam pertemuan, dirinya telah 6 bulan dirumahkan dan ke depan kabarnya pabrik akan ditutup.
Menteri Ida menyayangkan persoalan tersebut baru sampai padanya. Buruh garment mengungkapkan realitanya memang dituntut untuk bekerja. Produktivitas paling penting karena mereka rata rata bukan pekerja intelektual. Yang dibutuhkan produktivitas.
Sebagai solusi, Dita selaku staf khusus menyarankan perlu dibuka forum yang isinya ada Kementrian Tenaga Kerja, Perindustrian, Perekonomian, Kadin, Gubernur, Bupati, Dewan Pengupahan Nasional, dan paguyuban mengumpulkan data tentang pabrik yang akan tutup.
BACA JUGA :Marsma TNI Erson Pimpin Ziarah HUT ke 59 Kohanudnas
Paguyuban mempertanyakan tentang data pabrik bukankah ada pada kemenaker di wilayah? Namun dibalas dengan gelengan kepala.
Dari hasil pertemuan, Agung mengungkapkan pertemuan bersama Kemenaker sepertinya sia-sia. "Kami berencana untuk mengadukan nasib kami berdemonstrasi di Sekretariat Negara dan Kantor Presiden," bebernya, Senin 8 Februari 2021.
art/drb