drberita.id | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan dugaan korupsi anggota DPRD Deliserdang, Sumatera Utara, Kamis 21 Januari 2021. Laporan dibarengi dengan aksi damai massa di depan gedung merah putih.
Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Bersih (AMSUB) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Massa mendapatkan izin untuk menyampaikan orasinya tentang dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan DPRD Deliserdang.
Dalam orasinya AMSUB meminta kepada KPK untuk mengusut tuntas dan memeriksa seluruh anggota DPRD Deliserdang yang telah menggunakan uang rakyat dengan ugal-ugalan dalam program Bimtek ke Bandung di Gino Feruci Hotel, pada 26-29 April 2019, diduga sebanyak 35 orang yang berangkat membawa keluarga dengan menggunakan data honorer.
Baca Juga :Ruruh Lantik Paulus Sinambela Jadi Ketua ESI Medan
"Namun kenyataannya yang melaksanakan bimtek hanya 15 orang anggota dewan," ujar Kurnia, Koordinator AMSUB.
AMSUB juga meminta KPK untuk memeriksa anggota DPRD Deliserdang berinisial UMP, IO, AD, NT, dan RT diduga kuat ikut melakukan pekerjaan proyek senilai Rp 80 miliar. Serta diduga melakukan pelanggaran administrasi dimana ada pembatalan beberapa agenda yang telah dibanmuskan oleh Wakil Ketua DPRD Deliserdang juga Koordinator Banggara yang telah melanggar PP. No. 18 Tahun 2017.
"Tegas kami sampaikan, apabila laporan dan tuntutan kami dari AMSUB tidak segera ditindaklanjuti, kami akan datang kembali menggeruduk gedung KPK dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi," ujar Kurnia.
Baca Juga :DPO Korupsi Peta Rawan Bencana BPBD Sumut Ditangkap
Setelah beberapa lama melakukan orasi, perwakilan dari massa AMSUB diterima oleh pihak pengaduan masyarakat di dalam gedung KPK untuk menyerahkan dokumen bukti dugaan korupsi anggota DPRD Deliserdang.
art/drb