drberita.id | Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mengusut kasus dugaan mega korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan.
Merespons hal tersebut, elemen buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut) akan menggelar aksi unjuk rasa, di Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Jalan Patimura Medan, Kamis 18 Februari 2021.
"Besok kami FSPMI Sumut akan aksi di Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumabgut, peserta aksi sekitar 50 orang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dimulai pukul 10 pagi sampai dengan selesai," ujar Katua DPW FSPMI Sumut Willy Agus Utomo dalam siaran persnya, Rabu 17 Februari 2021.
BACA JUGA :Terima ICMI Muda, AHY: Mari Kita Fokus Apa Yang Bisa Kita Kerjakan Bersama
Dalam aksi tersebut ada beberapa tuntutan yang disampaikan. Pertama, mengawal terus proses penyidikan oleh Kejagung terhadap kasus dugaan korupsi Rp 20 triliun di BPJS Ketenagakerjaan.
"Tuntutan yang akan dilakukan adalah meminta Kejaksaan Agung terus memeriksa kasus indikasi dugaan korupsi senilai Rp 20 triliun di BPJS Ketenagakerjaan akibat salah kelolaan dana investasi saham dan reksadana ke tingkat Pengadilan Negeri Tipikor," ungkap Willy.
Tuntutan kedua, FSPMI meminta Kejagung, BPK, dan DPR memanggil jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan serta 18 lembaga pengelola dana investasi untuk dimintai keterangan mengenai pengelolaan dana investasi tersebut.
"Ketiga, kembalikan uang buruh dan selamatkan uang buruh yang menjadi tabungan sebagai harapan massa depan buruh dan keluraganya," tegas Willy
Masih kata Willy, aksi ini juga sudah dilakukan oleh FSPMI secara Nasional hingga besok Kamis 18 Februari 2021.
BACA JUGA :Rektor UINSU: Pergerakan itu adalah ajaran terpenting setelah shalat
"Secara bersamaan, 18 Februari besok pada jam yang sama pukul 10 hingga 12 akan dilakukan aksi serempak di seluruh provinsi di kantor-kantor Kanwil BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan di daerah lain di Indonesia, seperti di Jabar, Banten, Serang, di Jawa Timur di Semarang, di Sulawesi Selatan, Makassar. Kanwil BPJS Naker ada juga di Kalsel Banjarmasin, ada juga di Aceh, Kepulauan Riau di Batam. Sepuluh provinsi akan didatangi aksi buruh, aksi di Pusatkan di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indoesia di Jakarta," tutupnya.
art/drb