drberita.id | Ikatan Mahasiswa Anti Korupsi (Imakor) Sumatera Utara mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) memeriksa Plt. Kadis Pendidikan Lahuhanbatu.
Aksi desakan itu dilakukan di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan AH. Nasution, Medan, Kamis 21 Oktober 2021.
Koordinator Aksi Imakor Sumut Ridho Pasaribu mengatakan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera memanggil dan memeriksa Plt. Kadis Pendidikan Labuhanbatu dalam dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 19 miliar tahun 2021.
"Di mana anggaran tersebut kami duga sudah dimonopoli dengan cara memecah mata anggran sehingga tanpa melalui proses tender," ucap Ridho.
BACA JUGA:
Politisi Demokrat Sosialisasi Data dan Informasi Batas Wilayah di Kota Medan"Untuk kami Ikatan Mahasiswa Anti Korupsi Sumatera Utara (Imakor Sumut) memberikan atensi untuk segera memeriksa anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Labuhanbatu, agar segera ditindaklanjuti adanya dugaan korupsi agar terang benderang di tengah masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Labuhanbatu," sambungnya.
Ridho menduga DAK Dinas Pendidikan Labuhanbatu tahun 2021 ini syarat terjadi penyelewangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan mencoreng nama baik dunia pendidkan terkhusus di Kabupaten Labuhanbatu.
Sekira satu jam berorasi, aspirasi massa diterima pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
BACA JUGA:
KPK Akui OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Alex Noerdin"Terima kasih adik adik mahasiswa telah menyampaikan aspirasi kepada kami, dan tuntutan adik adik akan kami atensi kepada atasan serta kami memohon agar dibuat laporannya tertulis. Iya agar lebih cepat ditindaklanjutnya, tuntutan kalian hari ini menjadi bukti permulaan bagi kami untuk menindaklanjutinya," ucap staf Kasipenkum Kejatisu Juliana PC. Sinaga.
Mendengar tanggapan tersebut, Ridho Pasaribu selaku Kordinator Aksi Imakor Sumut mengucapkan terima kasih kepada Kejatiau yang telah menerima aspirasi mereka.
Imakor Sumut juga menegaskan berkas yang diberikan adalah bukti permulaan yang mereka sampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan pekan depan akan melakukan aksi kembali sekaligus memberikan laporan.