drberita.id | Belasan massa dari PP HIMMAH berunjukrasa di depan gedung KPK dan DPR RI, mendesak Menteri BUMN Erick Thohir dicopot karena tak becus kerjanya.
Massa HIMMAH pun membongkor sengketa bisnis perusahaan milik kakak Erick Thohir dengan perusahaan milik negara.
Koordinator Aksi PP HIMMAH Guruh dalam orasinya menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera menyopit Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN karena gagal membenahi perusahaan milik negara yang terindikasi jadi ladang korupsi.
Baca Juga:Anggota Komisi III Nasir Djamil Minta Jaksa Agung Bongkar KKN di PTPN1 Langsa
"Ada dugaan politik balas budi yang terjadi di BUMN. Ini sangat berbahaya bagi kelangsungan perusahaan milik negara jadi objek korupsi berjemah," ungkap Guruh di depan gedung KPK.
Kemudian di depan gedung senayan, massa meminta wakil rakyat untuk memanggil Erick Thohir dan meminta Bareskrim Polri mengusut sengketa nisnis yang diduga melibatkan Boy Thohir.
"PP HIMMAH meminta Bareskrim Polri segera menindaklanjuti kasus sengketa bisnis yang diduga melibatkan Boy Thohir, antara PT Panca Amara Utama (PAU) dengan PT Rekayasa Industri (Rekind), salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari PT Pupuk Indonesia dalam program Banggai Ammonia Plant, pada proyek pembangunan pabrik amoniak banggai di kabupaten Luwu Sulawesi Selatan," ungkap Guruh.
"Sengketa bisnis itu patut diduga berpotensi merugikan keuangan negara sekira Rp 2 trilliun," sambungnya.
Menurut massa PP HIMMAH, sengketa bisnis antara PT PAU dan PT Rekind milik BUMN terjadi pada tahun 2018 saat pengerjaan proyek pembangunan pabrik dalam program Banggai Amonnia Plant sudah selesai. Adapun kedudukan PT PAU adalah anak perusahaan dari PT Surya Esa Perkasa TBK.
Berdasarkan data laporan keuangan triwulan III tahun 2019 lalu, Direktur Utama PT Surya Esa Perkasa TBK adalah Garibaldi Thohir (Boy Thohir), kakak kandung Erik Thohir yang saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN.
Baca Juga::Uji Vaksin China Harus Dimulai dari Pejabat Eksekutif Hingga Relawan Jokowi
Adapun nilai kontrak proyek pembangunan pabrik dalam program Banggai Ammonia Plant di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan itu sebesar US$ 500 juta atau setara Rp 6,8 triliun.
Sementara itu, berdasarkan data laporan keuangan PT Rekayasa Industri, dikonsolidasikan dengan PT Pupuk Indonesia, salah satu Induk Perusahaan (Holding) Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Program Bangga Ammonia Plant saat 'Ground Breaking' diresmikan pada tanggal 2 Agustus tahun 2015 lalu, dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi.
Namun, pada saat proyek selesai dibangun PT PAU dan PT Rekind, anak perusahaan PT Surya Esa Perkasa yang saat itu Direkturnya adalah Garibaldi Thohir (Boy Thohir) menolak memberikan sisa pembayaran hasil proyek pembangunan pabrik itu kepada PT Rekind.
Selain itu, PT PAU bahkan mencairkan dan mengambil 'Retention Money' dengan dalih adanya keterlambatan dalam penyelesaian proyek pembangunan pabrik, dalam program Banggai Ammonia Plant, di kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. Selain itu, PT PAU juga meminta agar PT Rekind yang merupakan anak perusahaan BUMN agar membayar uang penalti kepada PT PAU terkait proyek pembangunan pabrik tersebut.
(art/drb)