drberita.id | Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memprotes keras pengusiran jurnalis di Kantor Walikota Medan saat menunggu Bobby Nasution untuk wawancara, Rabu 14 April 2021.
Pengusiran Rechtin Hani Ritonga (Tribun Medan) dan Ilham Pradilla (Suara Pakar) oleh Satpol PP, Polisi, dan Paspampres merupakan tindakan menghalangi tugas jurnalis dan melanggar Undang-undang Pers.
BAGA JUGA :Asintel Kosekhanudnas III Diganti dari Kolonel Arjuna ke Letkol Wahyu
Menurut kronologis dari salah satu jurnalis yang diusir, Rechtin Hani Ritonga, peristiwa ini terjadi saat dirinya hendak mewawancarai Walikota Medan Bobby Nasution tentang macetnya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk seratusan orang staf tata usaha di berbagai SMP di Kota Medan.
Hani yang sehari-hari bertugas meliput di Pemko Medan, mencoba untuk mewawancarai Walikota Bobby Nasution terkait persoalan ini secara doorstop di lobi Kantor Walikota Medan, sekitar jam 11 bersama seorang rekan jurnalis. Namun, seorang petugas Satpol PP memintanya untuk menunggu di luar. Tak lama kemudian, ia pun mengetahui Bobby telah meninggalkan kantor.
[br]
Jam 4 sore, Hani dan Ilham Pradilla menunggu Bobby Nasution di depan pintu masuk Kantor Walikota. Tidak lama kemudian, mereka didatangi petugas Satpol PP yang menyatakan bahwa mereka tidak boleh mewawancarai walikota kecuali telah memiliki izin. Hani dan Ilham tetap bertahan.
Sekira jam 5.20 sore, mereka mendekat ke depan pintu Kantor Walikota dan mobil dinas Bobby Nasution. Keduanya langsung diusir dan dilarang menunggu di situ.
BACA JUGA :23 Pemuda Terlibat Tawuran Diamankan Tim Rajawali Polda Sumut
Kali ini petugas polisi dan Paspampres ikut mengusir Hani dan Ilham. Petugas menyatakan bahwa mereka tidak boleh wawancara saat itu dengan banyak alasan seperti harus ada izin, sudah bukan jam kerja, dan mengganggu ketenangan. Karena tidak ingin memperpanjang cek-cok, Hani dan Ilham pun meninggalkan Kantor Walikota Medan.
Ini merupakan satu dari sekian banyak pengalaman buruk yang dialami jurnalis yang meliput aktivitas Bobby Nasution sebagai Walikota Medan. Sebelum peristiwa ini, beberapa jurnalis telah mengeluhkan sikap pengawal Bobby Nasution yang kerap mempersulit wawancara baik saat bertugas di Kantor Walikota yang merupakan ruang publik atau sedang menghadiri berbagai acara dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik.
[br]
Pahadal, kerja jurnalistik sudah diatur dan dilindungi Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.
Wawancara secara doorstop menjadi keniscayaan karena Bobby Nasution tidak menyediakan saluran lain untuk jurnalis mewawancarai dirinya.
BACA JUGA :Posisi Iqbal Hanafi Hasibuan di PT. TLM Bisa Bahayakan PDAM Tirtanadi
Atas dasar itu, AJI Medan menyatakan sikap:
1. Memprotes keras tindakan pengusiran jurnalis saat bertugas di Kantor Walikota Medan. Kantor Walikota adalah ruang publik, dimana jurnalis berhak melakukan kerja-kerja jurnalistik.
[br]
2. Mengecam tindakan menghalang-halangi tugas jurnalis saat meliput Walikota Medan Bobby Nasution. Sebagai pejabat yang memiliki tanggung jawab kepada publik, Bobby Nasution seharusnya membuka diri untuk diwawancarai oleh jurnalis yang bekerja untuk kepentingan publik
3. Menuntut Walikota Medan Bobby Nasution menyediakan saluran atau wadah komunikasi yang dapat digunakan bagi jurnalis untuk dapat mengakses informasi publik, terutama terkait kinerja Pemko Medan, yang seluas-luasnya. Hak jurnalis untuk mendapatkan informasi publik dilindungi oleh Undang-undang UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
BACA JUGA :Bernyali, Mahasiswa Ini Teriak Sumatera Utara Tak Bermartabat Depan Edy Rahmayadi
Narahubung: Liston Damanik, Ketua AJI Medan 081396712184, Eka Azwin Lubis, Koordinator Bidang Advokasi AJI Medan 081265617077.